Rumiadi Minta Aparatur Desa Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Rumiadi Minta Aparatur Desa Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Ketua DPRD Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H

PURUK CAHU, dinamikakalimantan.com – Aparatur pemerintah desa di Kabupaten Murung Raya diharapkan semakin meningkatkan tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program pembangunan. Harapan tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., saat menghadiri kegiatan Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya itu berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang.

Gelar pengawasan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Rumiadi menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berpandangan bahwa setiap anggaran desa harus dikelola secara cermat berdasarkan perencanaan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai pengelolaan administrasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan secara tepat sasaran.

Rumiadi turut menyoroti pentingnya hubungan koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola keuangan desa. Pemerintah desa perlu membangun komunikasi yang baik dengan Inspektorat, pihak kecamatan, dan seluruh unsur terkait.

Koordinasi yang berjalan efektif diharapkan mampu mengantisipasi berbagai kendala sehingga persoalan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan sedini mungkin.

Ia berharap seluruh kepala desa beserta perangkatnya menjadikan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Rumiadi, pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel juga memiliki keterkaitan dengan keberhasilan pembangunan serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, pengawasan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menemukan kekurangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pemerintah desa mampu memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan. (red)