DKPP Tanah Laut: Inovasi SIAP MELAUT Sebuah Pelayanan Publik Terintegrasi Lintas Sektor
PELAHARI,Dinamikakalimantan.com– Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut Kusri menyebutkan, inovasi daerah Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman untuk Tangkap (SIAP MELAUT) sebuah model pelayanan publik sektor perikanan tangkap terintegrasi lintas sektor.
“Pelayanan lintas sektor tersebut meliputi, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero),” ujar Kusri, selepas menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tanah Laut, Senin (02/02/2026).
Selain itu, sebut dia, lintas sektor terlibat DKPP Kalsel, TNI AL, Polairud, Polres, Kodim, Lembaga Keuangan (Perbankan & Non-Perbankan), DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi ini, harap dia, dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama guna menjamin keberlanjutan, kepastian hukum serta penguatan layanan SIAP MELAUT secara terintegrasi.
“Inovasi SIAP MELAUT bertujuan untuk mendorong terwujudnya operasional penangkapan ikan yang aman dan layak melalui pemeriksaan kapal, alat tangkap dan alat keselamatan,” ucap Kusri.
Selanjutnya, papar dia, memastikan legalitas dan kelengkapan dokumen kapal perikanan, menjamin kesiapan public melaut, khususnya BBM bersubsidi tepat sasaran, membekali nelayan dengan informasi cuaca dan zona fishing ground yang aman dan produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pelatihan keselamatan pelayaran dan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) dan membuka akses perlindungan public, permodalan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan.
Inovasi SIAP MELAUT, sebut dia, dilaksanakan melalui pendekatan fasilitasi terpadu meliputi, fasilitasi pemeriksaan kelayakan kapal, alat tangkap dan alat keselamatan. Verifikasi serta pendampingan kelengkapan dan legalitas dokumen kapal perikanan, fasilitasi kesiapan public, akses BBM bersubsidi (solar) melalui pendataan dan verifikasi nelayan serta kapal penerima.
Selain itu, jelas dia, koordinasi penyaluran BBM melalui SPBUN/SPDN bekerja sama dengan BPH Migas dan PT Pertamina (Persero), penyediaan informasi cuaca dan zona tangkap yang aman, pelatihan keselamatan pelayaran dan fasilitasi sertifikasi kecakapan nelayan dan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, akses permodalan dan pendampingan usaha perikanan.
“Didukung oleh SOP Induk dan SOP turunan lintas instansi, melibatkan DKPP, Dinas Perhubungan, UPP Kintap serta instansi terkait lainnya. DKPP bertindak sebagai leading sector, bertanggung jawab dalam koordinasi, pendampingan dan pelaksanaan harian untuk memastikan pelayanan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, melalui SIAP MELAUT diharapkan terjadi, peningkatan kepatuhan legalitas kapal perikanan, penurunan risiko kecelakaan dan kerugian nelayan saat melaut, peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan, perlindungan public dan ekonomi nelayan lebih baik dan terwujudnya tata public perikanan tangkap yang aman, tertib dan berkelanjutan.
“Program ini sejalan dengan visi Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H Muhammad Zazuli : Bersama Membangun Tala yang Simpun, Maju dan Berkelanjutan serta mendukung misi peningkatan kualitas pelayanan public, penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan public unggulan berbasis kelautan dan perikanan,” demikian tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut Agus Prastya mengatakan, rapat kerja DKPP Tanah Laut, Dinas Perhubungan Tanah Laut dan UPP Kintap bersama Komisi II DPRD Tanah Laut membahas tentang nelayan secara umum.
“Dari permasalah nelayan ini nantinya kita bersama-sama ke Kementerian Perikanan untuk membantu pada nelayan di Tanah Laut,” demikian terang kader Partai Golkar Tanah Laut.(rian)
