Palangka Raya – Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri dan menyambut positif penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (28/7/2025).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo ini menjadi ajang penting bagi seluruh kepala daerah dan jajaran perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran serta merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan di masing-masing wilayah.
Tampak hadir Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Kepala OPD Terkait, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Tengah, serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) baik dari lingkup Pemerintah Provinsi maupun dari masing-masing kabupaten/kota.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur, Wagub Edy Pratowo menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor ini memiliki arti penting sebagai forum evaluatif untuk memperkuat tata kelola anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disampaikan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga menambahkan secara langsung bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan forum ini sebagai refleksi kinerja dan momentum pembenahan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, upaya untuk mendorong pertumbuhan daerah tidak cukup hanya dengan mengejar angka realisasi semata, tetapi harus menjamin kualitas belanja yang berdampak nyata bagi publik.
“Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” imbuhnya.
Dalam laporannya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Akhmad Husain menyampaikan bahwa per 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baru mencapai 21,88 persen dari total pagu sebesar Rp10,22 triliun. Capaian tersebut masih jauh dari target triwulan kedua yang ditetapkan sebesar 50 persen, sehingga mengalami deviasi sebesar 28,12 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, realisasi keuangan rata-rata tercatat sebesar 28,37 persen dari total pagu Rp24,64 triliun, dengan realisasi fisik mencapai 31,49 persen.
Akhmad Husain menjelaskan bahwa rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis dan administratif, termasuk penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
“Perlu kami sampaikan bahwa beberapa perangkat daerah masih menghadapi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik karena perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan program prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut positif penyelenggaraan rakor tersebut. Menurutnya, forum seperti ini memberikan ruang diskusi strategis bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan pemerintah provinsi, terutama dalam mendukung visi pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih maju dan merata.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kami di Kabupaten Kapuas untuk melakukan refleksi kinerja, mengidentifikasi kendala yang ada, dan menyusun strategi percepatan pelaksanaan program prioritas. Harapan kita tentu agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dodo. (Red)
