Peringkat Ketiga Inflasi Tertinggi Nasional, Pemprov Kalteng Gelar Rapat Susun Strategi Pengendalian Inflasi

Palangka Raya, dinamikakalimantan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).

Salah satu perhatian utama pada rapat tersebut adalah memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul posisi Kalimantan Tengah yang saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.

Rapat ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam arahannya, Linae menegaskan tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Linae menjelaskan, rapat tersebut menjadi forum evaluasi bersama guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk dalam mendukung program bantuan pangan melalui Kartu Huma Betang.

“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Linae menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota.

“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.

“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andrias menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga pasca Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ujarnya.

Selain faktor tersebut, Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.

“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” kata Yuliansah.

Sebagai langkah jangka pendek, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga. Adapun dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tambahnya.

Sebelumnya, BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi, selain meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Data BPS juga menunjukkan Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah. (Ahm)