Pemkab Bartim Serahkan LKPD-TA 2025 ke BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah
PALANGKARAYA, Dinamikakalimantan.com– Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) kepada BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar.
Bupati Muhammad Yamin melalui Sekretaris Daerah Bartim Misnohartaku mengatakan, penyampaian LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Penyampaian LKPD ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Misnohartaku.
Selain itu, dia menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor: 15/2004, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah disampaikan.
Pada kesempatan tersebut, Misnohartaku juga mengungkapkan,terdapat enam kabupaten di Kalimantan Tengah menyerahkan LKPD unaudited pada hari yang sama, yakni Barito Timur, Gunung Mas, Sukamara, Pulang Pisau, Seruyan dan Lamandau.
Sementara itu, sebut dia, dua kabupaten lainnya, yakni Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur lebih dulu menyerahkan laporan keuangan sehari sebelumnya.
Menariknya, ungkap dia, untuk wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Timur menjadi daerah pertama menyerahkan LKPD unaudited Tahun 2025.
Misnohartaku turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan camat yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.
Dia berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
“Dengan SDM berkualitas, tentu akan berdampak pada peningkatan kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah,” demikian pungkasnya.(rian/cak/mmc bartim).

